OKU Timur, Kiri Media – Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027. Forum ini seperti tahun-tahun sebelumnya, dikemas sebagai ajang mendengar suara rakyat. Rakyat dipanggil, aspirasi diminta, notulen disiapkan. Setelah itu, biasanya acara ditutup dengan foto bersama, lalu semua pulang dengan harapan masing-masing.
Lewat Bapperida, forum ini menghadirkan masyarakat, tokoh daerah, akademisi, sampai perwakilan anak. Lengkap. Kalau forum ini lomba kepatuhan administratif, kemungkinan besar OKU Timur sudah dapat piala. Sayangnya, yang dinilai publik bukan kelengkapan undangan, tapi apa yang benar-benar berubah setelah forum usai.
Isu yang dibahas pun terasa akrab, bahkan terlalu akrab, pelayanan publik, infrastruktur, perizinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Daftar ini seperti menu tetap di warung langganan, selalu ada, selalu dipesan, tapi rasanya ya begitu-begitu saja. Tahun berganti, masalahnya setia menemani.
Bupati OKU Timur kembali menegaskan bahwa RKPD menentukan arah penggunaan anggaran daerah dan harus disusun secara terbuka serta melibatkan publik. Kalimat ini terdengar bagus di telinga, tapi bagi warga yang saban tahun mengeluh soal jalan rusak, pelayanan lambat, dan pembangunan yang tak merata, kalimat itu lebih mirip pengingat bahwa masalah lama belum juga dibereskan.
Narasi “visi dan misi harus dirasakan hingga ke kecamatan” kembali diulang. Pertanyaannya sederhana, kalau masih harus terus diingatkan, apakah visi itu benar-benar berjalan, atau hanya rajin disebut dalam forum?
Pemerintah lalu memamerkan daftar prioritas pembangunan yang panjang dan ambisius, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, perlindungan sosial, bantuan hukum. Semuanya penting. Semuanya mulia. Dan semuanya terdengar seperti janji yang terlalu sopan untuk mengakui bahwa sebagian belum pernah benar-benar jadi prioritas.
Kepala Bapperida menyebut forum ini sebagai sarana strategis menyerap aspirasi masyarakat. Tapi publik tidak pernah diajak melihat hasil akhirnya. Aspirasi warga itu nasibnya bagaimana, diakomodasikah, ditundakah, ditolakkah, atau sekadar menjadi bahan laporan bahwa masyarakat telah dilibatkan.
Target pembangunan 2027 juga dipajang dengan penuh optimisme, pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan turun, pengangguran berkurang, IPM meningkat, pembangunan berkelanjutan terjaga. Target ini indah, rapi, dan enak dibaca. Masalahnya, target yang sama juga sering muncul di tahun-tahun sebelumnya, sementara warga masih sibuk menyesuaikan diri dengan realitas yang tidak seindah dokumen perencanaan.
Forum konsultasi publik ini akhirnya lebih terasa sebagai ritual tahunan yang wajib ada agar dokumen sah secara prosedur. Aspirasi rakyat hadir sebagai pelengkap, bukan penentu. Rakyat bicara, pemerintah mencatat, lalu keputusan tetap lahir dari ruang yang jauh dari suara warga.
Bagi masyarakat OKU Timur, masalahnya bukan kurang forum, bukan kurang spanduk, dan bukan kurang kata “partisipatif”. Masalahnya adalah keberanian pemerintah untuk jujur mengakui apa yang gagal, apa yang macet, dan kenapa persoalan yang sama terus diwariskan dari satu RKPD ke RKPD berikutnya.
Karena jika setiap tahun aspirasi hanya dicatat tanpa perubahan nyata, maka forum konsultasi publik tak lebih dari acara sopan santun birokrasi, semua tersenyum, semua setuju, tapi masalah tetap pulang bersama rakyat.
Redaksi
Discussion about this post