Air Pegunungan atau Sumur Bor? DPR Desak Aqua Ungkap Sumber Sebenarnya

JAKARTA, Kiri Media — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mafirion, menyoroti dugaan manipulasi informasi pada produk air kemasan bermerek Aqua. Ia menilai, klaim perusahaan yang menyebut produknya berasal dari mata air pegunungan bisa menyesatkan publik jika ternyata bersumber dari sumur bor.

Temuan itu mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak ke salah satu lokasi produksi Aqua. Dalam kunjungan itu, Dedi menemukan indikasi bahwa sumber air tidak berasal dari mata air alami sebagaimana diklaim dalam label dan iklan produk.

Mafirion menyebut persoalan ini bukan semata urusan bisnis, melainkan menyangkut hak konstitusional warga negara. “Ketika perusahaan menampilkan iklan yang tidak sesuai dengan fakta, itu bukan hanya pelanggaran etika bisnis, tapi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hak konsumen,” ujar Mafirion di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurutnya, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dijamin dalam Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga mengutip Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memberikan keterangan menyesatkan tentang asal atau mutu produk.

“Publik berhak tahu dari mana air itu diambil. Jika sumbernya berbeda dari yang diklaim, maka perusahaan telah melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur,” katanya.

Mafirion menilai praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap iklan dan industri air minum dalam kemasan. “Konsumen membayar lebih karena percaya pada label ‘air pegunungan’. Bila faktanya hanya air sumur bor, maka ini bentuk eksploitasi kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah dan lembaga pengawas perlindungan konsumen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sumber dan proses produksi Aqua. “Negara tidak boleh diam. Ini soal integritas informasi dan tanggung jawab sosial korporasi,” kata Mafirion menutup pernyataannya.

Redaksi