OKU Timur, Kiri Media – Kabar baik datang dari Palembang. Pemerintah Kabupaten OKU Timur resmi dinobatkan sebagai Pemerintah Kabupaten Informatif dengan nilai 90,90. Angka yang nyaris sempurn, cukup untuk bikin pejabat tersenyum, cukup tinggi untuk bikin warga mengernyitkan dahi.
Penghargaan ini diumumkan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatra Selatan pada 26 Desember 2025. Lengkap, sah, dan berstempel resmi. Bahkan ada surat keputusannya segala. Administratifnya rapi. Seperti laporan kegiatan yang selalu tepat waktu.
Prestasi ini disebut sebagai buah dari kepemimpinan Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., yang konsisten mendorong keterbukaan informasi. Katanya, PPID sudah diperkuat sampai tingkat desa. Informasi publik diklaim bisa diakses cepat, tepat, dan mudah.
Di atas kertas, semua tampak indah.
Di lapangan, ceritanya sering lain bab.
Sebab bagi sebagian warga, “informatif” masih terasa seperti jargon seminar. Ketika butuh data rinci, warga justru disodori jawaban normatif. Ketika minta dokumen anggaran, jawabannya mengambang. Ketika bertanya lebih kritis, suasana mendadak senyap, seperti WiFi kantor habis kuota.
Kepala Dinas Kominfo OKU Timur, Hj. Sri Suhartati, S.E., M.M., menegaskan, “Di bawah kepemimpinan Bupati OKU Timur, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga komitmen pelayanan kepada masyarakat.”
Pernyataan ini tentu tidak salah. Sangat normatif. Sangat ideal. Masalahnya, praktik di lapangan sering kali masih setia pada tradisi lama: terbuka selama aman, tertutup kalau mulai panas.
Itat juga menyebut penguatan PPID hingga desa sebagai kunci sukses. Kerja kolektif PPID Pelaksana dan PPID Desa diklaim membawa OKU Timur menjadi salah satu yang terbaik di Sumatra Selatan. Penilaian yang sah menurut kuesioner, tapi belum tentu sah menurut pengalaman warga.
Sementara itu, Ketua KI Sumsel Joemarthine Chandra menjelaskan bahwa E-Monev bertujuan menilai kepatuhan badan publik terhadap aturan keterbukaan informasi. Prosesnya meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner, dan visitasi.
“Kegiatan ini pertama kali kembali dilakukan setelah tahun 2017. Kami berharap pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke depan dapat diikuti dengan kesiapan yang lebih baik dari seluruh badan publik,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar jujur sekaligus ironis. Karena jika keterbukaan diukur dari kesiapan badan publik, maka wajar bila skor tinggi. Tapi kalau diukur dari kesabaran warga yang menunggu jawaban, mungkin angkanya perlu dikaji ulang.
Sebab keterbukaan informasi bukan soal rajin unggah berita kegiatan atau foto seremonial. Keterbukaan diuji ketika masyarakat bertanya soal anggaran, proyek, kebijakan dan pemerintah menjawab tanpa tersinggung.
Nilai 90,90 memang layak dirayakan. Tapi bagi warga, angka itu baru akan bermakna jika informasi benar-benar mudah didapat, bukan sekadar mudah dipuji.
Karena pemerintahan yang informatif bukan yang paling sering mengumumkan prestasi,
melainkan yang paling siap menjawab pertanyaan, termasuk yang tidak menyenangkan.
Redaksi
Discussion about this post