Jakarta, Kiri Media — Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan memutus ketergantungan petani pada tengkulak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional tahun 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Rapat diikuti Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Rakor dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Ia mengatakan, rapat ini merupakan evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan ke depan.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani didorong mendapatkan akses pembiayaan formal.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp 180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tidak hanya soal permodalan, Polri juga berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen agar petani tidak menjual jagung dengan harga rendah kepada tengkulak.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp 6.400 per kilogram,” kata Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memperbaiki kesejahteraan petani. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang lebih pasti, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kokoh dan kesejahteraan petani jagung meningkat.
Redaksi
Discussion about this post